Rio Febrian - Aku Bertahan

Download lagu Rio Febrian - Aku Bertahan :
http://www.4shared.com/mp3/hGWBI_O3/rio_febrian_-_aku_bertahan.html

Sedih ku tahu kini perasaanmu kepadaku
Sedih saat kau tak yakin kepadaku
Akan cintaku
*courtesy of LirikLaguIndonesia.Net
Jalan berliku takkan membuatku
Menyerah akan cinta kita
Tatap mataku dan kau kan tahu
Semuanya yang ku rasakan

Aku bertahan karna ku yakin cintaku padamu
Sesering kau coba tuk mematikan hatiku
Takkan terjadi yang aku tahu kau hanya untukku
Aku bertahan ku akan tetap pada pendirianku
Sekeras kau coba tuk membunuh cintaku
Yang aku tahu kau hanya untukku

Tatap mataku dan kau kan tahu
Semuanya yang ku rasakan

Aku bertahan ku akan tetap pada pendirianku

Sekeras kau coba tuk membunuh cintaku
Yang aku tahu kau hanya untukku

Pajak PBB dan BPHTB

PBB DAN BPHTB

14.1 Pengertian PBB & BPHTB

      PBB

°   Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

°   Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.

b. Jalan tol.

c. Kolam renang.

d. Tempat olahraga.

e. Galangan kapal, dermaga.

f. Taman mewah.

g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

°   Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP ) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketetuan undang-undang PBB.

°   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.

      BPHTB

      Dalam pembahasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akan dijumpai beberapa pengertian-pengertian yang sudah baku, antara lain :

°   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

°   Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

°   Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan deserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan peundanga-undangan yang berlaku lainnya.

14.2 Dasar Hukum PBB & BPHTB

      PBB

Dasar hukum pengenaan PBB adalah UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2002 tentang Penyesuaian Besar Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Keputusan menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.82/KMK.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

      BPHTB

Sebagai dasar hukum pengenaan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 dan beberapa aturan pelaksanaannya.

14.3 Subyek dan Obyek PBB & BPHTB

      Subyek PBB

Subyek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti bahwa tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan. PBB melekat pada pemiliknya meskipun dapat dialihkan kepada penyewanya atau pihak lain. Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa WPnya, maka yang menjadi subyek pajak diatur sebagai berikut :

1.Jika suatu subyek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, objek pajak yang memanfaatkan/menggunakan bumi dan/atau bangunan ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

2.Suatu subyek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

3.Subyek pajak yang dalam waktu lama berada di luar wilayah letak pajak objek pajak, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.

  

      Obyek PBB

      Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.

      Subyek BPHTB

Subyek pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Oleh karena itu, subyek pajak dibebani oleh kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang BPHTB.

      Obyek BPHTB

Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang meliputi :

1.Pemindahan hak karena :

   a. jual beli

b. tukar-menukar

c. hibah

d. hibah wasiat

e. waris

f . pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan

h. penunjukan pembeli dala lelang

i. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

j. penggabungan usaha

k. peleburan usaha

l. pemekaran usaha

m. hadiah

2.Pemberian hak baru karena :

a. kelanjutan pelepasan hak yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

b. di luar pelepasan hak yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau pemegang hak milik menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku.

14.4 Tarif PBB & BPHTB

      PBB

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,5 % ( lima persepuluh persen ).

      BPHTB

Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah 5%.

14.5 Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PBB & BPHTB (SPOP & SPPT)

      PBB

      Tata Cara Perhitungan

PBB = Tarif pajak x NJKP

        = 0,5 % x [ persentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP) ]

Rumus perhitungan di atas dapat dibuat dengan urutan perhitungan sebagai berikut :

Nilai jual Objek Pajak bumi/tanah: luas x NJOP per m²                            xxx

Nilai jual Objek Pajak bangunan: luas x NJOP per m²                               xxx (+)

Nilai jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan PBB                        xxx

Nilai jual Objek Pajak Tidak Kenai Pajak                                         xxx (-)

Nilai jual Objek Pajak sebagai dasar perhitungan PBB                       xxx

Nilai jual kena Pajak persentase (%) x NJOP                                    xxx

PBB : 0,5 % x NJKP                                                                        xxx

                                                                                                         ===

Contoh :

Wajib Pajak CV Perdana mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m² dengan NJOP Rp 335.000 per m²

- Bangunan (rumah) seluas 400 m² dengan NJOP Rp 505.000 per m²

- Taman mewah seluas 200 m² dengan NJOP Rp 98.000 per m²

- Pagar mewah sepanjang 100 m dan tinggi rata-rata 150 cm dengan NJOP Rp 1.200.000 per m²

Persentase Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) sebesar 20 % dan NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000

Besarnya PBB yang terutang dihitung sebagai berikut :

- NJOP tanah (800 m² x Rp 335.000)                                                 Rp 268.000.000

- NJOP bangunan :

- Rumah

   (400 m² x Rp 505.000)                              Rp 202.000.000

- Taman mewah

   (200 m² x Rp 98.000)                                Rp   19.600.000

- Pagar mewah

   (100 x 1,50 m² x Rp 1.200.000)                Rp 180.000.000

                                                                                                        Rp 401.600.000 (+)

- NJOP sebagai dasar perhitungan PBB                                               Rp 669.600.000

- NJOPTKP (diketahui)                                                                      Rp   10.000.000 (-)

-NJOP sebagai dasar perhitungan PBB                                                Rp 659.600.000

- NJKP (20% x Rp 659.600.000)                                                       Rp 131.920.000

- PBB :

         0,5% x Rp 131.920.000 = Rp 659.600

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan

1.Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Teruatang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2.Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.

3.Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % per bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

4.Denda administrasi ditambah urang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) dan harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh WP.

5.Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayar pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

6.MenKeu dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I dan/atau Bupati dan/atau Walikota Kepala Daerah Tk. II.

      BPHTB

Tata Cara Perhitungan

BPHTB = Tarif paja x NPOPKP

              = 5 % x ( NPOP – NPOPTKP )

Perhitungan di atas dapat dibuat dengan urutan sebagai berikut :

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)                                                 xxx

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)            xxx (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)                         xxx

BPHTB yang terutang/dibayar:

( 5 % x NPOPKP )                                                                            xxx

Jika perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan, maka BPTHB yang harus dibayar adalah :

 BPHTB = 50 % x BPHTB yang terutang

Contoh :

Tuan Akbar membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak Rp 500.000.000.

         Besarnya BPHTB yang terutang dihitung sebagai berikut :

NPOP                                                              Rp 500.000.000

NPOPTKP                                                      Rp   60.000.000 (-)

NPOPKP                                                        Rp 440.000.000

                                                                        ============

Pajak BPHTB yang terutang :

         5% x Rp 440.000.000 = Rp 22.000.000

Tata Cara Peyetoran dan Pelaporan

1.BPHTB yang terutang harus dibayar/dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, yaitu sama dengan saat terutangnya BPHTB.

2.Wajib pajak wajib membayar BPHTB yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sistem pemungutan BPHTB adalah self assessment.

3.BPHTB yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan/atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh MenKeu dengan menggunakan Surat Setoran BPHTB.

4.Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar.

5.Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kuramg Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula Belem terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang teritang diterbitkannya SKBKBT.

6.Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan BPHTB dan WP dikenakan sanksi berupa denda dan/atau bunga apabila:

   a.BPHTB yang terutang tidak atau kurang bayar

   b.dari hasil pemeriksaan Surat Setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

   Pada saat WP memperoleh Surat Tagihan BPHTB jumlah yang harus dibayar oleh WP adalah sebesar BPHTB terutang yang tidak atau kurang bayar dalam Surat Tagihan BPHTB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebukan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan Sejas saat terutangnya BPHTB.

  

Desember, Kehidupan = Perubahan = Perjuangan

Sekarang sudah memasuki bulan 12, yah, right... Bulan Desember. Kalo udah ketemu Bulan Desember that's mean sebentar lagi bakal ada Pergantian Tahun dong. And I'm afraid!!  Hahahaa...
Iya sih, emang sebenernya bulan ini bulan yang special yah buat aku,, December is My Moon, bulan kelahiran aku.. Tapi gak tau kenapa, jauh di dalam hati aku.. aku bisa takut seketika kalo sadar bahwa hari-hari yang aku lewati ini ada di bulan Desember. Entahlaaaah...

Aku takut kalo Bulan Desember kali ini jadi bagian terakhir aku bertemu dengan Bulan Desember.. Takut kalo tahun depan gak bisa ketemu lagi, takut kalo setelah bulan Desember setelah pergantian tahun lalu kemudian berganti menjadi tahun yang baru hingga menyebabkan semuanya berubah. Aku takut kehidupan di tahun berikutnya tidak sebaik di tahun ini. Who knows?!! Soal umur, gak ada yang bisa nebak.

Kadang aku ngerasa benci, gak suka dengan perubahan. Same like... kenapa perasaan seseorang pada kita bisa berubah (pengalama pribadi), kenapa perhatian seseorang terhadap kita bisa berubah (pengalaman pribadi, Again), kenapa dulu aku berteman dengan dia sekarang aku berteman dengan dia yang berbeda... kenapa dulu dia menjadi yang terkasih sekarang dia menjadi yang terlupakan... kenapa dulu Bali yang tenang dan nyaman sekarang berubah menjadi Bali yang rame dan macet dimana-mana... kenapa boneka dolphin aku yang dulu warna pink sekarang berubah menjadi kucel...  kenapa wajah aku yang dulu manis imut-imut sekarang berubah menjadi manis dewasa (tetep manisnya gak boleh ketinggalan)
daaannn... kenapa kenapa yang lainnya...

Yang terjadi setiap hari, tiap jam, tiap menit bahkan tiap detik.., hanyalah perubahan. 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4 and so on.. and so on... Tanpa sadar, memang itu yang aku jalani di kehidupan ini... Perubahan dan Perubahan... Benci gak benci, suka gak suka sama perubahan... tetep aja harus dijalani... harus diperjuangkan... Mungkin bisa dibilang Kehidupan = Perubahan = Perjuangan. Karena untuk suatu perubahan yang lebih baik pastinya membutuhkan perjuangan yang tidak mudah... Iya kan??!!

Dan sekarang, yaudahlah.... jalani aja kehidupan ini. Menikmati Hidup itu lebih baik.